MANADO – Guna mencegah munculnya ormas radikal di Sulawesi Utara (Sulut), Forum Peduli Nusantara (FPN) menggelar dialog publik bertempat di Aston Hotel, Rabu (19/04/17).
Kegiatan yang mengangkat Tema ;”Peran Masyarakat Dalam Mencegah Munculnya Ormas Radikal yang Dapat Memicu Konflik Sosial di Sulut”, menghadirkan pembicara DR Max Rembang (akademisi), Masri Ikoni (Ketua GPII Sulut) dan Maxi Malonda (Sekretaris LMI Manado).
Menurut Max Rembang yang juga sebagai Dosen FISPOL Unsrat ini, akar konflik terlahir atas beberapa sebab, sehingga demikian pemerintah perlu memberi perhatian dan fokus pada pencegahan konflik seperti munculnya Ormas Radikal. Rembang berharap masyarakat harus terlibat dalam penanganan masalah yang berpotensi merusak kerukunan di daerah Sulawesi Utara tercinta.
”Konflik sosial terjadi diakibatkan karena kesenjangan, dan terjadi dimana saja dan pada budaya apa saja. Nah, kemiskinan adalah sumber konflik, salah satunya, baik berupa ketidakadilan sosial yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan (kenegaraan). Ini sebabnya kita perlu melakukan gerakan bersama, rakyat atau masyarakat harus solid dan membantu pemerintah untuk mencegah adanya Ormas Radikal di Sulut,” ujar Rembang. Ditambahkan Rembang, begitu juga dengan maraknya radikalisme yang menurutnya terlahir karena ketidakadilan, ketimpangan.
Sementara itu Masri Ikoni, selaku pembicara kedua menyentil soal asal-usul gerakan radikal yang perlu dilakukan pemetaan, sehingga kemudian tidak melahirkan kambing hitam atau stigma buruk menyalahkan kelompok agama tertentu. Bahkan, Masri menyebutkan gerakan radikal itu tak ada masalahnya, yang perlu dikoreksi adalah penyimpangan nilai-nilai keagamaan.
”Radikal itu tidak ada masalah, yang bermasalah itu adalah ketimpangan nilai keagamaan atau gerakan yang menyimpang. Menurut saya munculnya gerakan radil karena adanya ketidakpuasan dari seseorang/satu kelompok tertentu 3. Disinilah, eksistensi pemerintah hadir dalam mengambil bagian dan peduli terhadap Ormas untuk sama-sama mendorong terwujudnya stabilitas keamnan. Saya tidak sepakat dengan istilah gerakan radikal, karena yang lebih tepatnya disebut gerakan yang menyimpang,” terang Ikoni yang juga mantan Ketua PII Sulawesi Utara ini tegas.
Disisi lain, selaku aktivis organisasi adat, Maxi Malonda mengingatkan dan mengajak pemerintah untuk tidak memposisikan gerakan Ormas sebagai bagian dari gerakan yang dikotomis. Karena LMI Manado, kata Maxi akan memberikan kontribusi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI, Maxi secara tegas menolak adanya Ormas Radikal di daerah ini.
”Perlu kita melakukan antisipasi konflik di Sulawesi Utara, salah satunya dengan cara seluruh Ormas bersatu dan solid kita mendeteksi dini potensi gerakan Ormas yang bersifat radikal. Kita harus tau bahwa adat, budaya itu merupakan pemersatu kita, bukan bagian untuk melahirkan konflik sosial. Dengan tegas, LMI Manado berada didepan memerangi gerakan Ormas Radikal di daerah ini. Antisipasi konflik lainnya ialah Ormas kepemudaan dan masyarakat Sulut umumnya melahirkan kebersamaan, solidaritas, perdamaian, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, bagi kami yang mengganggu stabilitas sosial bukan hanya urusan aparat keamanan, tapi tanggungjawab kita semua,” tutur Malonda.
(romel)