MINAHASA—Agenda Reses Legislator DPRD Sulut Lucia Taroreh ST, yang dilaksanakan di rumah kediamannya, Desa Mokupa Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, Sabtu,(17/12) malam tadi, menyerap berbagai kekesalan yang menjadi aspirasi masyarakat Desa Mokupa.
Pasalnya, dari sisi pembangunan masyarakat menilai bahwa desa Mokupa seperti di-anak tirikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, karena banyak difokuskan di Desa Kembes.
“Pembangunan di Minahasa hanya diperioritakan di wilayah kembes, sedangkan wilayah mokupa kurang diperhatikan atau dianak tirikan. Untuk itu kami warga yang ada di wilayah Mokupa, merasa kesal terhadap Bupati Minahasa yang hanya memperhatikan pembangunan di Desa Kembes,” pungkas Jhony N warga Tateli Weru, menyampaikan kekesalannya pada agenda Reses Anggota DPRD Sulut Lucia Taroreh.
Lainnya halnya juga disampaikan Nurjanga R Warga Tateli II, mewakili masyarakat menyampaikan aspirasi terkait warga penerima beras sejahterah dan penerima PKH.
“Untuk penerima beras sejahterah dan PKH harus transparan, karena ada warga yang sudah menerima beras sejahterah masih terima pula PKH. Sedangkan ada warga yang lebih layak mendapatkan beras sejahterah dan PKH, justru tidak dapat sama sekali bantuan pemerintah tersebut,” bebernya.
Lain halnya lagi, aspirasi yang disampaikan Vincent S, pihaknya berharap Pemkab Minahasa untuk lebih lebih tegas, dalam menangani [ersoalan lingkungan hidup di Desa Mokupa.
Meski Pemerintah selalu mengupayakan kebersihan sehingga masyarakat terhindar dari penyakit, tapi banyak masyarakat yang tidak peduli dengan hal itu.
“Banyak penyakit yang datang,seperti halnya demam berdarah, bagaimana mau bilang lingkungan hidup, tapi masyarakat tidak pernah ada kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan,”pungkas Vincent.
Menanggapi Aspirasi Masyarakat tersebut, Anggota DPRD Daerah Pilihan (Dapil) Minahasa-Tomohon Lucia Taroreh, yang duduk di Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengatakan, bahwa segala bentuk aspirasi masyarakat Mokupa akan di perjuangkan.
“Untuk pembangunan yang tidak merata nanti saya sampaikan kepada Bupati. Soal beras miskin dan PKH memang ini adalah tugas dari dinas sosial, dan kalau terjadi seperti itu karena data yang digunakan mungkin data lama. Tetapi untuk menanggulangi itu, ada operasi daerah untuk selesaikan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi,”jelas Taroreh.
Terkait Lingkungan hidup di Desa Mokupa, itu sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah.
” Kalau ada masyarakat tidak peduli dengan lingkungan dan membuang sampah sembarangan, laporkan kepada hukum tua yang ada. Kalaupun hukum tua tak mampu langsung laporkan ke saya,agar bisa terselesaikan,”Pungkas Taroreh.
Ditambahkan Taroreh, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw memiliki banyak program dalam menuntaskan kemisikinan, dengan memberikan bantuan-bantuankepada masyarakat Sulut.
“ Bantuan-Bantuan dari Pemerintah itu anak – anak yang putus sekolah agar bisa mengikuti program paket C, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Bantuan kursi roda dan bantuan dari dinas tenaga kerja, seperti pelatihan kerja agar anak siap kerja dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,” tandas Taroreh.
(friska)