BITUNG—Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD), Evaluasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual untuk tahun 2015 dan 2016 di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan yang digagas oleh Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) tersebut, dihadiri oleh Walikota Manado DR G.S Vicky Lumentut (GSVL) dan para Bupati dan Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut, dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, Senin (14/11/16) siang tadi.
Gubernur Sulut dalam sambutannya, saat membuka FGD Evaluasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual. Untuk tahun 2015 dan 2016 di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan, harus ada sinergitas antara Pemda dengan BPK-RI dalam kesinambungan pengelolaan keuangan daerah.
“ Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu juga membangun komunikasi. Dalam rangka sinergitas pemerintahan, sehingga bisa berjalan dengan baik. Saya juga berharap pembangunan di Sulut adalah pembangunan secara menyeluruh, karena tanah Sulut ini adalah satu kesatuan,” kata Gubernur Olly Dondokambey.
Sementara Walikota GSVL kepada wartawan mengatakan dirinya mengapresiasi kerja keras BPK-RI dalam melakukan pendampingan kepada Pemda untuk memperoleh opini yang memuaskan. Hal itu katanya, dari beberapa daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satunya adalah Kota Manado di tahun 2016 untuk LKPD tahun 2015.
“Saya rasa BPK-RI telah bekerja keras memberikan pendampingan sekaligus memeriksa LKPD. Opini WTP yang diraih Pemkot Manado karena adanya komitmen bersama aparatur pemerintah termasuk sinergitas dengan BPK,” ujar Walikota GSVL.
FGD yang dimoderatori Walikota Bitung Drs Maxmilian Lomban dan dibuka Anggota VI BPK-RI Prof DR Bahrullah Akbar MBA yang diawali dengan laporan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Endang Tuti Kariani SE MM.
Sebagai narasumber Dadang Kurnia Ak MBA CA CGAP QIA Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan materi peran pengawasan intern dalam peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah (LKPD berbasis akrual), Prof DR Gagaring Pagalung SE MS Ak CA Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) makassar, Drs Syarifuddin MM Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan materi membangun regulasi tata kelola keuangan daerah yang berorientasi terhadap peningkatan LKPD berbasis akrual, serta H Sjafrudin Mosil SE MM Auditor Utama Keuangan Negeri VI BPK RI.
(*/romel)