MANADO,(speednews-manado.com)–Penjabat Wali Kota Manado, Royke O. Roring (ROR) bersama dengan Kepala Badan Bappeda Manado, Bart Assa, mengikuti rapat kerja nasional (rakernas) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, di Jakarta, Senin (22/2/2016).
ROR mengatakan, sesuai pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Sofyan Djalil, penyusunan RKP 2017 dilakukan dengan pendekatan money follows program. Tidak lagi dari sisi money follows function.
“Tujuannya agar pembangunan itu berhasil dan prioritas pemerintah juga mengena ke sasaran. Itu arahan Presiden Jokowi yang disampaikan Kepala Bappenas,” kata Roring.
Dielaskan Roring, pendekatan baru dari sisi money follows program menjadi acuan penyusunan RKP 2017. Dimana pola distribusi anggaran publik di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Manado tidak lagi menganut sistem pemerataan. Tapi, anggaran yang diatur di postur APBD lebih menitikberatkan program prioritas yang bersifaf mendesak dan sungguh menjawab kebutuhan masyarakat.
Ada istilah yang disuguhkan pemerintah pusat bahwa, alokasi anggaran ke depan, pemerintah daerah wajib menganut prinsip money follow priority programs, no more money follow function. Itu dimulai dari menyusun matriks program dan kegiatan yang benar dan harus simetris dengan RKP pusat, RKPD Provinsi Sulut dan RKPD Kota Manado.
Melalui pendekatan itu lanjut ROR, alokasi anggaran tidak lagi menggunakan struktur dan fungsi organisasi sebagai basis pengalokasian anggaran. Tapi didasarkan pada program pembangunan prioritas dan program pendukung lainnya, yang berkontribusi terhadap pencapaian program prioritas tersebut.
“Alokasi untuk program prioritas ini bisa saja juga diberikan kepada kementerian lain, karena memang memiliki program yang turut mendukung, misalnya Kementerian PUPR karena ada program pembangunan irigasi dan pengairan,” kata ROR, menyambung pesan Sofyan.
Ia menambahkan, ke depan pemanfaatan anggaran pembangunan harus betul-betul efektif mencapai program prioritas. “Termasuk rumusan nomenklatur anggaran di daerah harus lebih jelas, tidak ambigu, tidak samar-samar. Sehingga penggunaan anggaran dapat terbaca secara jelas dan efektif,” tandas ROR yang didampingi Kepala Bappeda, Bart Assa PhD.
Diterangkannya, dengan adanya instruksi presiden seperti itu, maka sampai pada tingkatan SKPD pemerintah daerah. “Kepala SKPD tidak bisa lagi hanya mempercayakan penyusunan program kegiatan pada bidan- bidang apalagi kepada kasubag program dan keuangan. Kepala SKPD wajib menguasai materi program di SKPD-nya yang wajib berpedoman pada RKPD dengan RPJMD, dan tentunya sinkron dengan RPJMN,” tegas pejabat yang aktif menyukseskan Pilkada Manado ini.
Ikut dalam rakernas itu, Kadis Sosial Manado Frans Mawitjere SSos. “Saya mempelajari program-program kemiskinan untuk tahun 2017 dan konsultasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dokumen masukan untuk penyusunan RPJMD Kota Manado 2016-2021,” beber Mawitjere.
(romel nayoan)