MANADO,(speednews-manado.com)—Munculnya sikap memilih untuk tidak memilih (Golput) dalam momentum Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) atau Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dari masyarakat ternyata beralasan. Menurut Dr Ferry Daud Liando, S.IP, M.Si Golput terjadi karena sejumlah permasalah, baik yang bersifat teknis hingga disebabkan karena politik uang yang diteparkan para elit politik dan tim sukses calon Kepala Daerah.
”Angka Golput di Sulut cenderung tinggi. Terdapat beberapa indikator terjadinya Golput. Pertama dari aspek teknis administrasi. Banyak masyarakat datang ke TPS karena namanya tidak terdaftar dalam DPT. Sosialisasi terkait penggunaan KTP dan kk jika tidak terdaftar dalam DPT belum terlaksana dengan baik. Kemudian penyampaian terkait formulir C6 yaitu surat pemberitahuan kepada pemilih belum juga berjalan efektif sehingga masyarakat yang tidak mendapat C6 tidak mau memilih. Faktor teknis lain adalah terlalu jauh antara TPS dgn rumah penduduk. Warga yang malas tentu enggan datang mencoblos,” papar Ferry Akademisi jurusan Ilmu pemerintahan Unsrat Manado.
Dijelaskannya, bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin dan menjalankan hak demokrasi juga menjadi salah satu indikator sehingga masyarakat dapat memilih untuk melakukan Golput. Sehingga dikatakannya perlu ada perubahan metode pendekatan dari elit partai politik kepada masyarakat sebagai konstituen.
”Kedua terkait kesadaran masyarakat. Masyarakat lebih kerap lebih memilih bekerja daripada datang mencoblos. Ketiga faktor politis. Masyarakat tidak percaya dengan janji-janji calon, tidak senang dengan para calon atau tidak senang dengan tim sukses. Selama ini janji elit-elit politik tidak ada yang dipenuhi, sehingga masyarakat enggan memberi suara. Keempat politik uang cenderung menurun pengaruhnya terhadap perolehan calon. Artinya meski masyarakat menerima uang dari calon tapi belum tentu calon tersebut akan dipilih oleh penerima uang,” jelas Liando kepada Wartawan.(romel).