TOMOHON, (speednews-manado.com) – Selasa (01/12/15) bertempat di lokasi Ex Rindam Kakaskasen di gelar apel bersama Panwaslu di 15 Kabupaten Kota yang ada Sulut dalam rangka kesiapan Pilkada serentak tahun 2015.
Kepala Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulut Herwyn JH Malonda SH,MPd kepada sejumlah wartawan mengatakan dalam waktu 9-14 hari kedepan kita siap dalam melaksanakan tugas mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember nanti. Dijelaskan Malonda bahwa pihaknya sudah mempersiapkan mental,fisik dan kesiapan pengetahuan sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
“Ini sebagai komitmen kami untuk mengawasi Pilkada di Sulut.Dan kita juga berharap teman-teman Panwas sampai pengawas TPS bisa melaksanakan tugas pengawasan sebaik-baiknya sekaligus untuk mempu membangun komunikasi,koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk turut serta membantu dalam pengawasan pIlkada ini,” Harap Malonda seraya menambahkan pihak Panwalu tidak sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.
“Jadi ini memang tugas kita sekaligus persiapan dalam menghadapi Pilkada serentak 2015 ini,” Imbuhnya. Dan mengenai pelanggaran yang terjadi Malonda mengatakan itu bersifat prosedural yang harus dipenuhi dan kita sudah sosialisakan bahwa pelanggaran itu harus dilaporkan secara riil apakah itu cukup alat bukti atau memenuhi bukti baru di proses ke tahap selanjutnya. Dan saat ini petugas pengawas TPS berjumlah 4450 se-Sulut.Dan kita akan cek lagi berapa TPS yang dibentuk KPU karena ada penambahan jumlah TPS.
“Kalau pelanggaran yang sudah kami evaluasi banyak pemilih yang tidak terdaftar yang memenuhi syarat dan ada juga yang terdaftar tapi tidak memenuhi syarat,” Jelasnya. Lanjutnya lagi bahwa dalam kampanye ada beberapa ASN yang terlibat saat ini sementara di Proses dan kebanyakan yang kami evaluasi penggaran-pelanggaran hanya berupa informasi. “Tapi yang lebih penting kedepan pada Proses Pemungutan Suara kita berharap tidak ada politik uang dan manipulasi suara dua hal ini jadi fokus Panwas,” Ungkapnya.
Malonda juga mengapresiasi kinerja KPU yang sudah lebih baik dari yang sebelumnya saat Pilpres lalu.Dan yang paling penting Panwascam PPS yang perlu diperkuat oleh KPU kab/Kota karena mereka aparatus penyenggara pemilu di tingkat bawah yang paling bertanggung jawab langsung secara operasional tugas-tugas penyelenggara Pemilu.
“Dan secara internal pihak KPU harus memonitor PPk dan PPS,” Ujarnya. Dan untuk penganggaran kami menganggarkan honorarium hanya di 8 kab/Kota dan yang 7 dibebankan ke daerah masing-masing karena kita hanya memeberikan dana kegiatan. “Jadiah pemilih yang bijak artinya mari kita memilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki, memilih tanpa ada tekanan apalagi memilih karena di bayar,jadilalah pemilih yang bijak agar proses pemilihan bisa dilaksanakan dengan bermartabat,” Pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Unsur Fokopimda,Pemerintah Kota Tomohon,peserta Panwas kab/kota,Panwas kecamatan,Petugas Pengawas Lapangan, serta pengawas TPS dari 15 Kab/Kota se-Sulut. (Denny).